Jakarta, (Newsindomedia) Kementerian Agama memastikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 akan mengalami penurunan. Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan perhatian khusus agar ibadah haji tahun depan dapat lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Skema revisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M sedang kami siapkan. Presiden meminta agar biaya dapat diturunkan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan bagi jamaah,” ujar Wakil Menteri Agama, HR Muhammad Syafii, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Pernyataan ini disampaikan Wamenag setelah mengikuti rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dewan Pengawas Haji Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf.
Tahapan dan Pembahasan Penurunan Biaya
Hasil revisi skema biaya haji ini nantinya akan diajukan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Haji. Panja tersebut direncanakan akan dibentuk pada 30 Desember 2024 dalam rapat kerja dengan Komisi VIII.
“Meskipun DPR sedang reses, mereka akan bersidang di masa reses demi kepentingan bangsa. Setelah itu, melalui Panja Haji, keputusan terkait penurunan biaya akan diambil,” jelas Syafii.
Baca Juga : Rencana Qatar dan Abu Dhabi Bantu Prabowo Membangun 7 Juta Unit Rumah
Penurunan biaya akan difokuskan pada beberapa komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi (hotel atau pemondokan), konsumsi, dan transportasi. Penerbangan menjadi salah satu komponen terbesar, yang menyumbang sekitar 35-40 persen dari total biaya haji.
“Kami sedang melakukan penyisiran anggaran untuk memastikan efisiensi di berbagai sektor, sehingga biaya haji menjadi lebih ideal. Output yang kami harapkan adalah pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah tetap optimal, tetapi dengan pengelolaan biaya yang lebih baik,” tambahnya.
Persiapan Layanan di Armuzna
Selain efisiensi biaya, Kementerian Agama juga tengah menyiapkan kontrak layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurut Syafii, kontrak ini harus segera dituntaskan sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi agar Indonesia tidak kalah cepat dengan negara lain.
“Penyelesaian kontrak di Armuzna sangat mendesak. Jika terlambat, kita bisa kehilangan lokasi strategis dan fasilitas terbaik untuk jamaah. Kami ingin memastikan jamaah haji mendapatkan tenda dan layanan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.
Kementerian Agama berencana meminta persetujuan DPR terkait penggunaan uang muka BPIH untuk mendukung persiapan layanan di Armuzna. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses dan menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah haji 2025.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimis biaya haji tahun depan akan lebih terjangkau, tanpa mengurangi kenyamanan dan keamanan jamaah. (nsb/newsindomedia)