Washington, (Newsindomedia) — Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial dengan memberhentikan sekitar 60 pejabat senior di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Keputusan ini diambil setelah Washington membekukan bantuan AS ke seluruh dunia, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap program-program kemanusiaan global. Berita ini dilaporkan oleh kantor berita Reuters pada Selasa (28/1/2025).
Latar Belakang: Kebijakan “America First” dan Ancaman Disipliner
Pada Sabtu sebelumnya, pemerintah AS meminta staf USAID untuk mendukung perubahan dalam alokasi bantuan global agar sejalan dengan kebijakan “America First” Trump. Pemerintah bahkan mengancam akan memberikan “tindakan disipliner” kepada staf yang menolak mematuhi perintah tersebut. Sebuah memo internal yang dikirim ke karyawan USAID pada Senin sore mengungkapkan bahwa kepemimpinan baru telah mengidentifikasi sejumlah tindakan di badan tersebut yang dianggap “menghindari Perintah Eksekutif Presiden dan mandat dari rakyat Amerika.”
Penjabat Administrator USAID, Jason Gray, menyatakan dalam memo tersebut bahwa sejumlah karyawan telah diberikan cuti administratif dengan gaji dan tunjangan penuh sambil menunggu analisis lebih lanjut. Meski memo tidak menyebutkan jumlah pasti, sumber Reuters mengungkapkan bahwa sekitar 57 hingga 60 pejabat senior terkena dampaknya.
Dampak pada Program Bantuan Global
Keputusan ini mengancam miliaran dolar bantuan kemanusiaan yang selama ini disalurkan USAID. Pada tahun fiskal 2023, AS mengucurkan bantuan sebesar 72 miliar dolar (Rp 1.168 triliun), yang mencakup 42% dari total bantuan kemanusiaan global yang tercatat oleh PBB pada 2024. Program-program USAID membantu jutaan orang di seluruh dunia, mulai dari memerangi HIV/AIDS, menyediakan akses air bersih, hingga mendukung infrastruktur kesehatan dan pendidikan anak-anak.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak AS untuk mempertimbangkan pengecualian tambahan agar bantuan kritis tetap dapat disalurkan. “Jika ini tidak dibatalkan, hal itu akan merusak bantuan luar negeri AS dan melemahkan USAID secara permanen,” kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang kini menjabat sebagai presiden Refugees International.
Pemberhentian Pejabat: “Pembantaian Senin Sore”
Para pejabat yang diberhentikan mencakup staf karier yang memegang posisi kepemimpinan di hampir semua biro USAID di Washington. Peran mereka meliputi berbagai bidang, mulai dari keamanan energi, keamanan air, pendidikan anak-anak, hingga teknologi digital. Staf di kantor penasihat umum USAID juga termasuk di antara yang diberhentikan.
Francisco Bencosme, mantan pimpinan kebijakan USAID untuk China, menyebut kejadian ini sebagai “pembantaian Senin sore.” Ia menegaskan bahwa keputusan ini justru melemahkan keamanan nasional AS dan menguntungkan musuh-musuh negara. “Alih-alih berfokus pada China, Korea Utara, atau Rusia, pemerintahan Trump malah mengejar pegawai negeri yang telah melayani banyak pemerintahan, termasuk pemerintahan Trump sebelumnya,” ujarnya.
Bekuan Bantuan Global: Dampak Langsung
Beberapa jam setelah dilantik, Trump memerintahkan penghentian sementara bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk meninjau keselarasan bantuan tersebut dengan prioritas kebijakan luar negerinya. Pada Jumat, Departemen Luar Negeri AS menginstruksikan penghentian total pelaksanaan bantuan global, termasuk program yang sudah berjalan. Satu-satunya pengecualian adalah bantuan pangan darurat kemanusiaan dan biaya untuk pejabat yang kembali ke tempat tugasnya.
Pengecualian lebih lanjut dapat diberikan, tetapi harus melalui proses persetujuan berlapis yang melibatkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran besar, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada bantuan AS untuk program-program penyelamatan nyawa.
Reaksi dan Kritik
Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan pejabat USAID dan organisasi kemanusiaan. Mereka menilai langkah ini tidak hanya merugikan penerima bantuan, tetapi juga merusak reputasi AS sebagai donor terbesar dunia. “Ini adalah tamparan keras bagi upaya kemanusiaan global. Banyak nyawa yang bergantung pada bantuan ini,” kata seorang analis kebijakan luar negeri.
USAID sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait pemberhentian tersebut. Namun, langkah ini semakin memperkuat citra pemerintahan Trump yang berusaha memusatkan kebijakan luar negeri AS pada kepentingan domestik, meski dengan mengorbankan program-program kemanusiaan global.
Dengan pemberhentian puluhan pejabat senior dan pembekuan bantuan global, masa depan USAID dan program-program kemanusiaannya menjadi tidak pasti. Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen AS terhadap kerja sama internasional di bawah pemerintahan Trump.