Seoul, Korea Selatan – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengambil langkah yang luar biasa dengan mencopot Presiden Yoon Suk-yeol dari jabatannya, mengakhiri masa pemerintahannya yang penuh kontroversi. Keputusan ini datang setelah serangkaian peristiwa dramatis yang dimulai dengan pengumuman darurat militer oleh Yoon, yang menyebabkan kekacauan politik di seluruh negeri.
Ribuan orang turun ke jalan di Seoul untuk merayakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai sebagai langkah untuk mengembalikan stabilitas politik negara. Demonstrasi ini menandakan kemenangan bagi sebagian besar warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan kontroversial yang diambil oleh Yoon beberapa bulan lalu.
Krisis Pasca Darurat Militer
Keputusan yang akhirnya membawa Yoon ke pemakzulan berakar dari pengumuman darurat militer yang dibuat oleh Presiden Yoon sekitar empat bulan sebelumnya. Pengumuman ini menciptakan ketegangan yang signifikan di tengah masyarakat, karena Korea Selatan saat itu tidak menghadapi ancaman langsung terhadap keamanan negara. Yoon memerintahkan pengerahan ratusan tentara ke parlemen, yang menyebabkan ketegangan dengan anggota parlemen oposisi yang menentang kebijakan darurat tersebut.
Meski perintah darurat militer tersebut hanya berlangsung enam jam, dampak dari tindakan tersebut sangat besar. Hal ini tidak hanya mengguncang pasar keuangan negara, tetapi juga membuat para mitra diplomatik Korea Selatan merasa khawatir tentang stabilitas politik negara tersebut. Keputusan Yoon dinilai melanggar konstitusi karena memobilisasi pasukan militer dan polisi untuk menghalangi pelaksanaan kewenangan legislatif, sebuah langkah yang disorot keras oleh berbagai pihak.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya
Dalam keputusan bulatnya, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menegaskan bahwa tindakan Yoon telah merusak tatanan konstitusional negara dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Menurut Kepala Pengadilan Moon Hyung-bae, meskipun pencopotan Yoon dari jabatannya mungkin menimbulkan kerugian nasional, manfaat untuk menegakkan konstitusi lebih besar, demi menjaga prinsip-prinsip dasar negara.
“Keputusan ini tidak hanya untuk menanggulangi dampak dari tindakan Yoon, tetapi untuk menjaga agar negara ini tetap pada jalur yang benar,” ujar Moon dalam pidato resmi setelah putusan diumumkan. Proses pemakzulan ini juga membuka jalan untuk pemilihan presiden baru yang harus diselenggarakan dalam dua bulan mendatang.
Kepemimpinan Sementara dan Persiapan Pemilu
Setelah pemakzulan Yoon, posisi presiden diisi oleh penjabat presiden Han Duck-soo. Han berkomitmen untuk menjaga ketertiban hingga pemilihan presiden berikutnya dan memastikan bahwa tidak ada kekosongan dalam aspek keamanan dan diplomasi nasional. “Saya akan bekerja keras untuk memastikan transisi pemerintahan yang lancar dan sesuai dengan konstitusi,” kata Han dalam pidato publiknya.
Meskipun keputusan pengadilan ini disambut dengan sorakan dari banyak warga, sejumlah pendukung Yoon terlihat kecewa dan berkumpul di luar kediaman mantan presiden untuk menunjukkan dukungan mereka. Mereka melambaikan bendera Korea Selatan dan AS, sementara beberapa di antaranya menangis saat mendengar kabar pemakzulan tersebut.
Masa Depan Politik Korea Selatan
Dengan berakhirnya masa jabatan Yoon, perhatian kini beralih pada pemilihan presiden yang akan datang. Survei terbaru menunjukkan bahwa Lee Jae-myung, pemimpin oposisi dari Partai Demokrat, menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Yoon. Namun, Lee sendiri juga menghadapi tantangan hukum terkait tuduhan korupsi, yang bisa mempengaruhi dukungannya di masa depan.
Kepemimpinan Korea Selatan saat ini berada di persimpangan jalan, dengan peralihan kekuasaan yang menjanjikan dinamika politik baru yang menarik.