Jakarta (NSM), Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Suhail al-Hindi, menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan niat Israel untuk melucuti senjata Hamas di Jalur Gaza, baik melalui cara yang mudah maupun sulit. Menurut al-Hindi, isu senjata tidak dapat dipisahkan dari kondisi pendudukan yang masih berlangsung di wilayah Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul konferensi pers Netanyahu pada Selasa (28/1/2026), di mana pemerintah Israel menyebut pelucutan senjata Hamas sebagai fokus utama kebijakan mereka di Gaza. Netanyahu menegaskan langkah itu akan tetap dijalankan tanpa memandang tantangan yang ada.
Menanggapi hal itu, al-Hindi menilai pidato Netanyahu sarat dengan narasi yang menyesatkan. Ia berpendapat, pernyataan tersebut berupaya membingkai militer Israel sebagai pihak yang bermoral dan manusiawi, sebuah gambaran yang menurutnya tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Al-Hindi menegaskan bahwa persoalan senjata merupakan keputusan nasional Palestina, yang diambil secara kolektif oleh faksi-faksi Palestina bersama rakyatnya. Selama pendudukan masih berlangsung, menurut dia, perlawanan dianggap sebagai hak yang tidak dapat dinegosiasikan.
“Selama masih ada pendudukan di atas tanah Palestina, pendudukan itu akan terus dilawan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa jika masih terdapat senjata di Gaza, maka hal tersebut berada dalam konteks pertahanan diri. Senjata pribadi, menurut al-Hindi, tidak dimaksudkan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi diri di tengah situasi keamanan yang rapuh, termasuk maraknya kelompok kriminal yang muncul akibat kondisi pendudukan yang berkepanjangan.
Dalam konteks lain, al-Hindi menegaskan komitmen Hamas terhadap kesepakatan yang telah dicapai bersama para mediator. Ia menyinggung penyerahan jenazah terakhir tentara Israel, Ran Gueli, sebagai bukti bahwa pihaknya tetap menjalankan komitmen tersebut.
“Kami tidak bangga menyimpan jenazah siapa pun. Sejak awal kami ingin menyelesaikan persoalan ini,” kata al-Hindi, seraya menyebut bahwa informasi terkait jenazah telah disampaikan kepada mediator segera setelah ditemukan.
Namun demikian, ia menuding Israel tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian. Menurut al-Hindi, pembunuhan masih terjadi, penyeberangan tetap ditutup, dan protokol kemanusiaan tidak dijalankan secara konsisten. Ia menyebut jumlah korban sejak penandatanganan kesepakatan mencapai ratusan orang, baik yang meninggal maupun terluka.
Al-Hindi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa komitmen terhadap kesepakatan tidak dapat diartikan sebagai kelemahan. Ia menekankan bahwa rakyat Palestina tidak akan menyerah atau mengibarkan bendera putih di bawah tekanan.
Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat, sejumlah pejabat menyatakan keyakinan bahwa pelucutan senjata Hamas dapat disertai dengan bentuk pengampunan tertentu. Dua pejabat senior AS menyebut Hamas dinilai kooperatif dalam memenuhi komitmennya, termasuk dalam proses penyerahan jenazah tahanan Israel terakhir.
Dalam penjelasan kepada wartawan, pejabat AS tersebut menyatakan keyakinan bahwa Hamas pada akhirnya akan meletakkan senjatanya sebagai bagian dari rencana rekonstruksi Gaza. Washington juga disebut tengah menyiapkan program pelucutan senjata yang dikaitkan dengan amnesti serta penyediaan jalur keluar aman bagi anggota Hamas yang bersedia meninggalkan Gaza.
Di sisi lain, anggota biro politik Hamas lainnya, Husam Badran, menegaskan bahwa pengelolaan senjata Palestina berada dalam kerangka nasional dan hukum internasional. Ia menyatakan bahwa senjata merupakan hak alami untuk membela diri dan tidak akan ditentukan oleh tekanan eksternal.
Perkembangan ini terjadi di tengah upaya internasional untuk mempercepat tahap rekonstruksi Gaza. Pemerintah AS disebut ingin memasuki fase tersebut sesegera mungkin, sementara Israel menegaskan bahwa tahap lanjutan dari kesepakatan Gaza berfokus pada pelucutan senjata, bukan pembangunan ulang.
Di Ankara, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dilaporkan telah bertemu dengan pejabat Hamas untuk membahas tahap kedua gencatan senjata dan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza. Turki juga menyampaikan langkah-langkah diplomatik yang tengah ditempuh di berbagai forum internasional guna melindungi hak-hak warga Gaza.