Dalam pidato resminya di hadapan parlemen pada Selasa (25/2), Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan bahwa negara harus memegang kendali penuh atas keputusan-keputusan strategis, termasuk soal senjata, perang, dan perdamaian. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya pemerintah Lebanon untuk memperkuat kedaulatan nasional dan melindungi hak-hak dasar rakyatnya.
“Kami menginginkan sebuah negara yang memiliki otoritas eksklusif dalam menentukan kebijakan perang dan damai, sebuah negara yang setia pada konstitusi dan kesepakatan nasional,” ujar Salam dengan tegas. Dia menambahkan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menjaga kebebasan, keamanan, dan hak-hak warga Lebanon, serta memastikan bahwa semua keputusan strategis diambil melalui lembaga-lembaga nasional yang sah.
Salah satu poin penting dalam pidato tersebut adalah janji Salam untuk mengambil langkah-langkah tegas guna membebaskan wilayah Lebanon dari pendudukan Israel. Dia menegaskan bahwa kedaulatan negara harus dijunjung tinggi, dan upaya-upaya untuk mencapainya akan dilakukan melalui jalur diplomasi dan institusi nasional, bukan melalui kekuatan pihak-pihak di luar negara.
Gencatan Senjata dan Tantangan yang Berlanjut
Kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, yang mulai berlaku sejak 27 November lalu, telah berhasil meredakan ketegangan di perbatasan kedua negara. Kesepakatan ini muncul setelah konflik bersenjata antara Israel dan kelompok perlawanan Hizbullah memanas pada September tahun lalu, yang nyaris berujung pada pertempuran besar-besaran.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel diwajibkan untuk menarik pasukannya dari wilayah selatan Lebanon paling lambat pada 26 Januari. Namun, batas waktu ini kemudian diperpanjang hingga 18 Februari setelah Israel menolak mematuhi kesepakatan dan tetap mempertahankan kehadiran militernya di lima pos perbatasan. Situasi ini memicu kritik dari berbagai pihak di Lebanon, yang menilai bahwa Israel sengaja mengulur-ulur waktu untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut.
Upaya Pemerintah Lebanon Menghadapi Tantangan
Pemerintah Lebanon, di bawah kepemimpinan Nawaf Salam, terus berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara itu, termasuk tekanan dari kekuatan-kekuatan asing dan ketegangan internal. Salam menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintahannya akan selalu mengedepankan kepentingan nasional dan kedaulatan Lebanon.
“Kami tidak akan membiarkan keputusan-keputusan penting tentang masa depan negara ini diambil oleh pihak-pihak di luar institusi resmi. Kedaulatan Lebanon adalah harga mati,” tegasnya.
Dengan komitmen ini, Salam berharap dapat membawa Lebanon menuju stabilitas yang lebih baik, sambil terus memperjuangkan pembebasan wilayah yang masih diduduki dan memastikan bahwa hak-hak rakyat Lebanon terlindungi.
Baca Juga : Hamas Enggan Berkomunikasi dengan Israel hingga Tahanan Palestina Dibebaskan
Analisis: Kedaulatan sebagai Kunci Stabilitas
Pernyataan Nawaf Salam ini mencerminkan upaya serius pemerintah Lebanon untuk memulihkan kendali penuh atas wilayah dan kebijakan nasionalnya. Dalam situasi di mana kekuatan-kekuatan eksternal dan internal sering kali bersinggungan, komitmen untuk menjaga kedaulatan melalui jalur institusional menjadi kunci penting bagi stabilitas jangka panjang.
Namun, tantangan tetap ada. Keberadaan kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbullah, yang memiliki pengaruh signifikan di Lebanon, sering kali memicu ketegangan dengan Israel dan mempersulit upaya pemerintah untuk sepenuhnya mengontrol keputusan strategis. Di sisi lain, tekanan internasional dan regional juga turut memengaruhi dinamika politik di Lebanon.