MUI mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi dan hendaknya memperkuat KPK sebagai lembaga negara yang independen
Jakarta (Newsindomedia) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. MUI menilai langkah ini krusial mengingat korupsi telah mencapai tingkat darurat yang mengancam berbagai sektor kehidupan. Selain itu, MUI juga mendorong penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki peran vital dalam memerangi korupsi.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Rofiqul Umam Ahmad, usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Jakarta pada Kamis. Dalam kesempatan tersebut, MUI menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dan lembaga legislatif dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
Misi Indonesia Emas dan Aspirasi Rakyat
MUI juga memberikan apresiasi terhadap misi “Astacita” yang diusung oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia Emas. MUI berharap visi tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan sistematis.
Lebih lanjut, MUI mengingatkan para pemimpin nasional dan daerah untuk mendekatkan diri kepada rakyat. Jabatan yang diemban, menurut MUI, adalah amanat yang harus dijalankan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan.
Kajian Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Dalam rekomendasinya, MUI juga mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan berbagai pihak terkait untuk mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, sebagaimana diajukan oleh Presiden Prabowo. Kajian ini dinilai penting untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak sistem pemilihan tersebut terhadap stabilitas politik dan pemerintahan.
Fokus pada Ekonomi Syariah
Selain itu, MUI menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah yang menjadi salah satu dari delapan misi utama pemerintahan saat ini. MUI menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global melalui penguatan lembaga keuangan syariah, perluasan ekosistem usaha berbasis syariah, serta optimalisasi pengelolaan dana sosial.
MUI menegaskan bahwa kerja sama yang sinergis antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat luas merupakan kunci untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
