Sebuah rencana kontroversial yang diusung oleh Presiden AS Donald Trump dan didukung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pemindahan warga Palestina dari Gaza pascaperang mulai menuai penolakan. Menurut sumber dari pejabat AS dan Israel yang berbicara secara anonim, kedua negara telah menghubungi pemerintah Sudan, Somalia, dan Somaliland untuk membahas kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan relokasi warga Palestina. Namun, upaya ini tampaknya menemui jalan buntu.
Rencana yang Menuai Kontroversi
Rencana Trump, yang disebut sebagai “visi berani” oleh Netanyahu, mengusulkan pemindahan permanen lebih dari 2 juta warga Gaza ke lokasi lain. AS diharapkan mengambil alih kendali wilayah Gaza, membersihkan area tersebut, dan mengembangkannya sebagai proyek real estat. Namun, ide ini telah dikritik secara luas oleh komunitas internasional, termasuk negara-negara Arab dan kelompok hak asasi manusia, yang menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan potensi kejahatan perang.
Warga Palestina di Gaza sendiri menolak keras rencana ini. Mereka menegaskan bahwa pemindahan tersebut tidak akan dilakukan secara sukarela, meskipun Israel mengklaim sebaliknya. Negara-negara Arab juga menawarkan alternatif rekonstruksi Gaza yang memungkinkan warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka.
Upaya Diplomatik ke Sudan, Somalia, dan Somaliland
Menurut sumber, AS dan Israel telah melakukan pendekatan terpisah ke Sudan, Somalia, dan Somaliland. Sudan, yang sebelumnya menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham pada 2020, dilaporkan menolak tawaran tersebut. Pejabat Sudan menyatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan rencana yang bertujuan memindahkan warga Palestina dari tanah air mereka.
Somalia, yang dikenal sebagai pendukung setia Palestina, juga disebut tidak tertarik. Seorang pejabat Somalia menyatakan bahwa negara mereka belum didekati secara resmi dan tidak akan terlibat dalam diskusi semacam itu. Sementara itu, Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia namun belum diakui secara internasional, dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan AS dalam berbagai bidang. Namun, pejabat setempat membantah adanya pembicaraan tentang penerimaan warga Palestina.
Israel Tinjau Ulang Strategi Intelijen Pasca Serangan 7 Oktober 2023
Insentif dan Tantangan Diplomatik
AS dan Israel disebut menawarkan berbagai insentif, termasuk bantuan finansial, dukungan diplomatik, dan teknologi, untuk meyakinkan negara-negara Afrika Timur tersebut. Namun, tantangan besar muncul mengingat kondisi ekonomi dan keamanan di ketiga wilayah tersebut. Sudan, misalnya, sedang dilanda perang saudara yang memicu kekerasan etnis dan pelanggaran HAM. Sementara Somalia masih berjuang melawan ancaman kelompok militan al-Shabab.
Meskipun Somaliland relatif stabil dibandingkan Somalia, wilayah ini masih menghadapi tantangan ekonomi serius. Pengakuan internasional, yang menjadi prioritas utama Somaliland, mungkin menjadi insentif utama bagi mereka untuk bekerja sama dengan AS. Namun, hal ini juga berpotensi memicu ketegangan dengan Somalia, yang mengklaim Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya.
Reaksi Internasional dan Masa Depan Rencana
Rencana Trump dan Netanyahu ini telah memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Negara-negara Arab menegaskan komitmen mereka untuk mendukung hak-hak warga Palestina, termasuk hak untuk tetap tinggal di tanah mereka. Kelompok HAM juga memperingatkan bahwa pemindahan paksa atau tekanan terhadap warga Palestina dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
Meskipun mendapat penolakan, Gedung Putih menyatakan bahwa Trump tetap berpegang pada visinya. Sementara itu, Israel dilaporkan sedang mempersiapkan “departemen emigrasi” di bawah Kementerian Pertahanan untuk mengkoordinasikan upaya relokasi.