Pemakzulan Disetujui Mayoritas Legislator DPR
Manila, Filipina – Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dipastikan akan dimulai setelah Kongres membuka kembali masa sidangnya pada bulan Juni mendatang. Presiden Senat Filipina menyatakan pada Kamis (6/2) bahwa proses ini akan diupayakan berjalan lancar dan adil, sekaligus menghindari polemik seperti yang pernah terjadi pada tahun 2001, di mana pemakzulan yang terhenti saat itu memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran yang berujung pada pengunduran diri seorang presiden.
Keputusan ini menyusul langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina yang secara resmi memakzulkan Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, pada hari terakhir sidang sebelum masa jeda empat bulan. Tuduhan yang diajukan terhadap Duterte mencakup rencana pembunuhan presiden, dugaan korupsi besar-besaran, serta kegagalan dalam mengutuk tindakan agresif Tiongkok terhadap pasukan Filipina di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.
Mayoritas Legislator Sepakat Kirimkan Pengaduan ke Senat
Menurut laporan, sebanyak 215 dari lebih dari 300 legislator DPR menandatangani dokumen pemakzulan tersebut, jauh melampaui jumlah minimum yang dibutuhkan untuk mengesahkan proses ini. Dengan dukungan mayoritas tersebut, pengaduan pemakzulan kini telah resmi dikirimkan ke Senat, yang akan berfungsi sebagai pengadilan dalam proses ini.
Sara Duterte belum memberikan pernyataan langsung terkait pemakzulan tersebut. Namun, saudara laki-lakinya, Paolo Duterte, yang juga seorang anggota DPR, menilai langkah ini sebagai “tindakan penganiayaan politik yang nyata.” Dalam pernyataannya, Paolo menuding adanya upaya terorganisir dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sidang terakhir Kongres untuk segera mengajukan tuduhan tanpa dasar yang kuat.
Komitmen Senat untuk Proses yang Transparan
Presiden Senat menegaskan bahwa sidang pemakzulan nanti akan difokuskan pada keadilan dan transparansi, seraya memastikan proses ini tidak memicu ketegangan politik yang berlebihan di tengah masyarakat. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan sidang ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, demi menjaga stabilitas negara,” ujarnya kepada media.
Sidang yang Jadi Ujian Bagi Politik Filipina
Para pengamat politik memandang sidang pemakzulan ini sebagai salah satu momen paling krusial dalam sejarah politik Filipina pasca-era Duterte. Di tengah berbagai isu yang mencuat, dari hubungan bilateral Filipina-Tiongkok hingga dugaan korupsi di lingkaran elite politik, sidang ini diyakini akan menjadi ujian besar bagi integritas lembaga legislatif negara tersebut.
